Akreditasi PPIU

Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah [selanjutnya disingkat PPIU] adalah biro perjalanan wisata yang telah mendapat ijin operasional dari Kementerian Agama RI untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah.

Untuk memberikan layanan PPIU yang profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, dan sesuai dengan ketentuan syariat seperti disyaratkan dalam Peraturan Menteri Agama [PMA] RI No.8/2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh dan SK Dirjen PPIU No. 337/2018 tentang Pedoman Akreditasi Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh, dimana PPIU diwajibkan untuk diakreditasi oleh lembaga yang ditunjuk oleh Kementerian Agama.

Akreditasi dipergunakan sebagai penilaian terhadap kelayakan dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh PPIU. Kualitas pelayanan ditetapkan dengan peringkat A (Sangat Baik), B (Baik), C (Cukup), dan D (Kurang). Biro Perjalanan Wisata yang ditetapkan sebagai PPIU minimal harus memperoleh akreditasi C. Bila peringkat kualitas pelayanan mendapatkan peringkat D, kemudian izin operasional PPIU dicabut oleh Kementerian Agama.

Persyaratan Akreditasi PPIU

Saat mengajukan aplikasi akreditasi PPIU, PPIU melampirkan dokumen-dokumen berikut:

  1. Surat pengantar sertifikasi dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama;
  2. Izin operasional yang masih berlaku sebagai PPIU yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama ditandatangani oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
  3. Akta Notaris pendirian perseroan terbatas dan/atau perubahannya sebagai biro perjalanan wisata yang memiliki salah satu kegiatan usahanya di bidang keagamaan/perjalanan ibadah yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM;
  4. KTP pemilik saham, komisaris dan direksi yang tercantum dalam akta Notaris;
  5. Surat pernyataan pemilik saham, komisaris dan direksi tidak sedang dikenai sanksi dalam penyelenggaraan ibadah umrah;
  6. Surat keterangan domisili PPIU dari pemerintah daerah;
  7. Surat keterangan fiskal dan bukti NPWP atas nama PPIU;
  8. Bukti kepemilikan kantor pelayanan atau bukti sewa kantor minimal 4 tahun yang disahkan notaris;
  9. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
  10. Bukti Sertifikasi bidang usaha jasa perjalanan wisata lingkup biro perjalanan wisata yang masih berlaku;
  11. Bukti Laporan keuangan yang telah diaudit akuntan publik terdaftar di Kemenkeu dengan opini wajar tanpa pengecualian dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  12. Bukti jaminan dalam bentuk deposito/bank garansi atas nama PPIU dengan masa berlaku 4 tahun yang diterbitkan oleh bank syariah dan/atau bank umum nasional yang memiliki layanan syariah;
  13. laporan kegiatan usaha yang telah beroperasi minimal 2 tahun;
  14. Struktur organisasi dan jumlah personel organisasi PPIU;

Daftar kantor cabang yang berada di bawah manajemen PPIU (bila ada).

Prosedur Akreditasi PPIU

Transfer Akreditasi PPIU

Transfer sertifikasi didasarkan pada pengakuan program sertifikasi lembaga sertifikasi. Sertifikat PPIU yang dapat ditransfer kepada ICERT adalah sertifikat PPIU yang diterbitkan dan diterima oleh LS PPIU yang telah diakreditasi oleh KAN. Transfer sertifikasi dilakukan dengan alasan permintaan pemegang sertifikat PPIU dan/atau LS PPIU dicabut akreditasinya oleh KAN.

Transfer sertifikat diajukan oleh pemegang sertifikat PPIU kepada ICERT dengan tembusan kepada direktur akreditasi KAN dan Kementerian Agama. Apabila proses transfer telah menghasilkan keputusan sertifikasi maka PPIU harus melaporkan secara tertulis kepada KAN dan Kementerian Agama terhitung 6 hari kerja sejak keluarnya keputusan sertifikasi.

PPIU yang telah disertifikasi lembaga sertifikasi lain dan beralih ke ICERT dapat diterima apabila:

  • Klien telah memberitahukan ke lembaga sertifikasi sebelumnya dan ICERT mengenai maksud perpindahan tersebut.
  1. Apabila masa berlaku sertifikat PPIU yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi lain lebih dari 3 bulan, ICERT dapat menerbitkan sertifikat organik dengan masa berlaku mengikuti masa berlaku sertifikat sebelumnya dengan syarat tidak ada ketidaksesuaian dan potensi masalah yang diidentifikasi dalam kajian sebelum transfer sertifikat dilakukan.
  2. Apabila masa sertifikat PPIU yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi lain kurang dari 3 bulan, ICERT mensyaratkan inspeksi lapangan.
  • PPIU harus memelihara sertifikasinya hingga ICERT menerbitkan dokumen kesesuaian atau sertifikat yang baru.
  • PPIU tidak diperkenankan untuk menggunakan label dari lembaga sertifikasi yang terdahulu bila telah disertifikasi oleh ICERT begitupun sebaliknya.

ICERT akan menunjuk orang yang kompeten mengkaji surat permohonan transfer sertifikat dari PPIU pemohon dalam bentuk kajian dokumentasi atau jika diperlukan dilakukan evaluasi lapangan. Kajian dokumentasi transfer sertifikat mencakup, namun tidak terbatas pada:

  1. Status adanya temuan ketidaksesuaian dari sertifikasi sebelumnya.
  2. Status pembekuan atau pencabutan.
  3. Validitas sertifikasi
  4. Laporan evaluasi awal, re-evaluasi, survailen.
  5. Catatan keluhan yang diterima dan tindak lanjut yang dilakukan.
  6. Tahapan siklus sertifikasi.
  7. Informasi kepatuhan hukum PPIU pemohon.

Untuk poin (a) dan (b), ICERT akan menolak permohonan transfer sertifikat jika ditemukan hal tersebut. Untuk poin (c) dan (d), jika informasi tersebut tidak ditemukan, maka PPIU akan diperlakukan sebagai klien baru.

Apabila ICERT tidak mendapatkan informasi yang memadai dari LS PPIU penerbit sertifikat awal, maka evaluasi lapangan akan dilaksanakan. ICERT akan menerbitkan sertifikat jika tidak ada ketidaksesuaian dan potensi masalah yang diidentifikasi dalam kajian sebelum transfer sertifikat dilakukan. Program dan lingkup sertifikasi mengacu pada program sertifikasi awal.

PPIU yang telah disertifikasi oleh LS PPIU lain dapat dialihkan ke ICERT apabila lembaga sertifikasi tersebut pailit atau telah dicabut status akreditasnya. LS PPIU tersebut berkewajiban untuk mentransfer sertifikasi PPIU dengan persetujuan antara PPIU, ICERT dan LS PPIU pemberi transfer. Berdasarkan surat persetujuan tersebut, ICERT akan mengkaji permohonan transfer sertifikat dalam bentuk kajian dokumentasi atau jika diperlukan dilakukan evaluasi lapangan. Tata cara kajian dokumentasi tersebut mengikut ketentuan di poin 1 sebelumnya

Dalam keadaan status akreditasi ICERT dicabut oleh KAN, maka ICERT akan memfasilitasi PPIU yang telah tersertifikasi oleh ICERT untuk melakukan transfer sertifikasi. ICERT akan memberikan rekomendasi daftar LS PPIU yang telah terakreditasi KAN. Jika telah disetujui oleh PPIU, ICERT akan menghubungi LS PPIU yang dipilih untuk melakukan transfer sertifikasi. Sesuai poin 2 di atas, surat persetujuan akan ditandatangani oleh PPIU, ICERT dan LS PPIU penerima transfer. ICERT akan memberikan informasi dokumen transfer sertifikasi yang dibutuhkan oleh LS PPIU penerima transfer termasuk laporan evaluasi PPIU guna memperlancar proses transfer sertifikasi.

Segala biaya yang menyertai transfer sertifikasi PPIU karena permintaan PPIU, maka dibebankan pada pemegang sertifikat PPIU, sedangkan jika transfer karena status akreditasi ICERT dicabut oleh KAN, maka dibebankan pada ICERT. Permintaan transfer sertifikasi tetap menjamin terjaganya integritas dan kredibilitas sertifikasi dan bukan atas dasar persaingan yang tidak sehat. Jika melanggar hal tersebut, ICERT dapat menyampaikan keluhan kepada KAN atas kinerja LS PPIU penerima transfer untuk ditindaklanjuti.